Bagaimana Cara Memetakan Objek Pajak?

Pemetaan objek pajak perlu dilakukan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan lancarnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Proses ini merupakan tanggung jawab instansi pemerintahan. Dalam artikel ini, Tim Arkabumi akan berbagi insight mengenai pemetaan objek pajak sebagai input dari pemetaan pendapatan daerah.

Ringkasan

Sebelumnya, perlu diketahui mengenai objek pajak bumi dan bangunan dan pemetaan yang dilakukan terhadapnya. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-29/PJ/2016, pemetaan bojek pajak adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait objek pajak dan wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.

Pemetaan dilakukan dalam rangka pendataan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan PBB, atau bahkan penyelesaian pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar.

Pemetaan objek pajak dilakukan dengan metode pengukuran dan/atau pengonversian peta. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit, data penginderaan jauh, dan/atau alat ukur lain. Pengonversian peta dilakukan melalui transformasi antar sistem proyeksi dan/atau digitasi peta analog ke peta digital.

Bagaimanapun pengukurannya, hasil pemetaan disajikan dalam bentuk peta yang menggunakan UTM WGS84.

Selengkapnya, Rekan Arkabumi dapat membaca lebih lanjut melalui tulisan berikut.

Survei Pemetaan Pendapatan Daerah

Dalam pemetaan pendapatan daerah, terdapat empat tujuan utama yang ingin didapatkan, antara lain:

1. Mengidentifikasi dan memvalidasi potensi pendapatan daerah. Ini bisa berupa potensi dari pajak daerah (misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak air tanah) dan retribusi daerah.
2. Memperbarui basis data wajib pajak agar selalu valid dan akurat.
3. Membuat peta sebaran objek pajak atau potensi pendapatan lainnya. Peta ini kemudian dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis selanjutnya.
4. Menyusun kebijakan penerimaan pendapatan daerah yang lebih efektif dan adil berdasarkan data yang ada.

Metode Pemetaan Pendapatan Daerah

Ada banyak cara untuk memetakan objek pajak dan pendapatan daerah. Secara umum, metode pemetaan dibagi menjadi metode konvensional dan metode modern. Dua jenis metode ini tidak jauh berbeda dari segi akurasi, namun, salah satu dari keduanya menawarkan efisiensi yang lebih baik untuk area pemetaan yang lebih besar.

Metode pemetaan konvensional dilakukan menggunakan alat pemetaan darat atau terestris, seperti Total Station dan GNSS Geodetik. Ini dilakukan dengan cara memetakan lokasi objek pajak satu per satu dengan cara mendatangi masing-masing objek pajak dan mengukur posisinya. Metode ini menghasilkan data yang sangat akurat, namun, memerlukan biaya operasional yang tinggi, waktu yang lama, dan rentan terhadap kendala aksesibilitas di lapangan.

Cara modern lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan citra satelit atau foto udara terektifikasi untuk kemudian digeoreferensi agar menghasilkan posisi yang akurat. Tetap saja, ketika menggunakan cara ini, perlu dilakukan survey lapangan untuk memastikan objek pajak yang terdigitasi sesuai dengan asumsi surveyor.

Integrasi SIG untuk Analisis Pendapatan Daerah dari Segi Geospasial

Apapun metode yang digunakan, hasilnya dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan sistem informasi geografis (SIG). Menggunakan SIG, analisis spasial dapat dilakukan, seperti:

1. Change detection untuk membandingkan data survey dengan basis data lama untuk mendeteksi perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) luas objek pajak secara otomatis.
2. Validasi klasifikasi objek untuk memastikan objek yang terdaftar sudah sesuai sebagaimana peruntukannya.
3. Pemetaan kesenjangan pajak dengan cara visualisasi wilayah yang memiliki perbedaan antara data survey dan data administratif.

Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi geospasial, baik konvensional maupun modern, sangat penting untuk akurasi pemetaan objek pajak. Dengan data yang presisi, instansi pemerintah terkait dapat mengidentifikasi objek pajak potensial dan menyusun kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan adil.